Pencanangan Zona Integritas Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Mataram (12/03/2019) Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama.

Forum Komunikasi Daerah yang hadir antara lain Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibu Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., Tokoh masyarakat yang hadir H. Lalu Mariyun, S.H., M.Hum., Tokoh adat yang hadir H. Lalu Mujitahid.

Kegiatan diawali dengan penayangan video profil Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat diikuti dengan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak H. Kresna Menon, S.H., M.H. dan diikuti penandatanganan Pencanangan Zona Integritas oleh para saksi yang hadir.

 

 

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat

Mataram – (22/02/2019). Setelah Kegiatan Sosiasilasi Hasil Pelatihan Assessor, kegiatan dilanjutkan dengan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat.

Kegitan monitoring ini diikuti oleh 4 Pilar Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat masing-masing Pengadilan Negeri didampingi oleh Hakim Assessor Pengadilan Negeri.

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat.

Sosialisasi Hasil Pelatihan Assessor Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2019 di Bandung Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat

Mataram – (22/02/2019). Bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan Sosialisasi Hasil Pelatihan Assessor Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2019 di Bandung Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua PT NTB, Panitera, Sekretaris, Para Hakim Tinggi, Para Ketua Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat dan 4 Pilar Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan Sosialisasi ini diinisiasi oleh Para Hakim Tinggi yang telah mengikuti pelatihan Assessor di Bandung yakni Bapak I Nyoman Somanada, S.H., M.H., Unggul Ahmadi, S.H., M.H. dan Bapak Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Rapat Rutin Bulanan, Sosialisasi SOP Dirjen, Sosialisasi Struktur PTSP dan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Mataram (19/02/19). Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan Rapat Rutin Bulanan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. dan dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi dan Karyawan/ti Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Rapat Rutin Bulanan juga disisipkan kegiatan Sosialisasi SOP Pengadilan Tinggi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan juga sosialisasi tentang Struktur PTSP yang baru dikarenakan ada beberapa petugas PTSP yang mutasi ke Satuan Kerja lain.

Dalam Rapat tersebut juga dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani.

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Mataram (14/02/2019) Ditemani oleh Kadiv Keimigrasian, Kadiv, Pemasyarakatan dan Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Bapak Drs. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si berkunjung ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. didampingi oleh WKPT, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Mataram (11/02/2019). Bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan Rapat Persiapan Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H,, M.Hum. dan diikuti oleh WKPT PT NTB, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Para Ketua Pengadilan Negeri se-NTB, WKPN, Panitera, Sekretaris Pengadilan Negeri se-NTB.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Yel-yel Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, dilanjutkan dengan Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I. oleh Ketua Pengadilan Negeri se-NTB dihadapan KPT NTB.

Acara dilanjutkan dengan pembinaan oleh KPT dan pemaparan Persiapan Pembangunan Zona Integritas oleh Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Bapak I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Bapak Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Acara ditutup dengan tanya jawab oleh peserta Rapat Persiapan Pembangunan Zona Integritas.

Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi NTB Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. ke Pengadilan Negeri Selong Kelas IB.

Selong – (06/02/2019) Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. didampingi Hakim Pengawas Daerah Selong Ibu RR. Suryowati, S.H., M.H., Panitera PT NTB Bapak I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. dan Sekretaris H. Mustafa, S.H. melakukan pembinaan ke Pengadilan Negeri Selong Kelas IB.

Dalam pembinaannya KPT menekankan agar Pengadilan Negeri Selong mempertahankan kinerjanya menjadi Pengadilan Negeri terbaik di NTB.  Harusnya adanya peningkatan profesionalitas dan peningkatan integritas, karena dengan adanya beberapa kasus OTT yang melibatkan warga MA atau adanya laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan integritas selalu jadi pantauan dan sangat merusak kepercayaan masyarakat kepada kita.

Profesionalitas disesuaikan dengan job description masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Diharapkan kepada seluruh Hakim selain memperhatikan ketentuan yang formal juga memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI 07, 08 dan 09 pada intinya tentang disiplin, bukan hanya disiplin dalam jam kantor namun juga disiplin di luar jam kantor.

Bahwa dalam waktu dekat masing-masing Pengadilan Negeri harus membentuk Zona Integritas baik Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Wilayah Bebas dan Melayani.

Dalam pembinaan tersebut, Panitera juga menyampaikan arahan tentang penyerapan DIPA 03 agar diserap lebih cepat, untuk SIPP sudah bagus namun perlu ditingkatkan lagi.

Tak mau ketinggalan, Sekretaris PT juga menyampaikan arahannya tentang pagu minus harus segera diselesaikan, Monev anggaran harus diisi setiap bulan agar tidak ada penundaan pembayaran remunerasi dan SAKIP harus sudah diterima PT tanggal 15 Februari 2019.

Rapat Perdana Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.H.

Mataram – Rapat Perdana dengan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Barat Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. berlangsung di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan agenda Perkenalan.

Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum dan diikuti oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Para Hakim Tinggi, Hakim Tinggi Ad Hoc, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Rapat dibuka dengan penyampaian oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar dibantu oleh Panitera, Sekretaris, rekan-rekan Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Staf agar satu gerak yang sama sebagai keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Disampaikan juga kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk mentaati peraturan baik peraturan tentang disiplin kerja (PERMA 7) dan peraturan lainnya. Diharapkan untuk minta ijin kepada atasan langsung jika akan keluar pada jam dinas. Dalam rapat juga disampaikan bahwa yang baik biarkan berjalan seperti yang dulu kalau ada masukan dan saran untuk perbaikan agar disampaikan saat rapat.

Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. juga menyampaikan pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I yang intinya penegakan profesionalitas sesuai job description dan SOP yang telah ditentukan.

Jam Kerja pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat diputuskan tetap mengikuti jam kerja sebelumnya namun akan dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan diharapkan kepada petugas PTSP agar selalu berada ditempat agar masyarakat bisa dilayani dengan baik.

1 2 3 ... 14