SINERGI APH NTB: PENGADILAN TINGGI NTB, KEJATI NTB, DAN KANWIL DITJENPAS NTB TANDATANGANI MOU TENTANG PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Last Updated on Juli 24, 2026 by Ali Usman

Mataram- Bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko No. 75 Mataram, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Pengadilan Tinggi NTB), Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat (Kanwil Ditjenpas NTB) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Langsung Maupun Elektronik pada Jumat (24/7/2026).  Nota Kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB Sutaji, S.H., M.H., Kepala Kejati NTB Wahyudi, S.H., M.H., dan Kepala Kanwil Ditjenpas NTB Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.Ip., S.H., M.H..

Penandatanganan tersebut turut disaksikan dan dihadiri oleh jajaran Pimpinan, Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah NTB, Kepala Kejaksaan Negeri se-Wilayah NTB, serta Kepala Lapas dan Rutan se-Nusa Tenggara Barat.  Kerja sama yang berlaku selama 5 (lima) tahun ini dimaksudkan sebagai pedoman dan pijakan bersama bagi ketiga instansi dalam mewujudkan keterpaduan Integrated Criminal Justice System di Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini utamanya disusun untuk mengakomodasi penyesuaian hukum acara pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), memastikan integrasi pertukaran data/dokumen elektronik perkara pidana, serta menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan berkepastian hukum.  Usai prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman, kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi NTB.

Melalui integrasi MoU dan sosialisasi regulasi baru ini, ketiga lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen bersama untuk menjaga transparansi, mempercepat transformasi digital peradilan, serta memastikan kepastian hukum berjalan selaras dalam masa transisi KUHAP baru di Indonesia.

Website ramah disabilitas