Dalam rangka persiapan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung RI, dengan ini kami meminta agar masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran untuk menugaskan 2 orang Operator/ Pelaksanan (UAKPA dan UAKPB) untuk mengikuti kegiatan akurasi data laporan keuangan. Surat dan form data dukung terlampir.
surat pemanggilan konsolidasi LK 2018
lampiran kartu PDD, UP3, Piutang
lampiran kas di bendahara penerima
lampiran kas di bendahara pengeluaran
Menindaklanjuti hasil surveillance I tim assessor TAPM PT. NTB ke Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB dan Pengadilan Negeri Dompu Kelas II yang telah dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 Oktober 2018, maka akan dilaksanakan Rapat Komite Keputusan Akreditasi(KEKA) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi NTB pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sesuai undangan terlampir, untuk menentukan keberlanjutan Akreditasi pada kedua Pengadilan Negeri tersebut.
Dengan hormat, sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Nomor B-132 / Bua.3 / KU.00 /06 /2017 tanggal 13 Juni 2017, perihal Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2017 dan sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI. serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2017.
Surat :
Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 236/BUA.4/PL.07/4/2017 tanggal 12 April 2017 perihal
sebagaimana tersebut diatas bersama ini kami minta kepada seluruh satuan kerja di wilayah Nusa
Tenggara Barat untuk melengkapi data aset berupa kendaraan, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
Surat dan Form Isian :
Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI tanggal 3 April 2017 nomor 229/BUA.4/PL.07/4/2017 perihal Permintaan Data Aset Tanah, bersama ini kami minta data aset tanah seluruh satuan kerja.
Data tersebut mohon segera dikirimkan ke email pengadilan.tinggi.mataram@gmail paling lambat tanggal 7 April 2017.
Surat :
Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
RI Nomor : 188/Bua.4/PL.07/3/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal sebagaimana tersebut diatas,
dengan ini diminta kepada seluruh Satuan Kerja di bawah Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi
Mataram (005.01.2300) untuk memenuhi permintaan dokumen terkait Aset Tetap berupa :
Surat & format ms-excel lampiran
Dengan hormat, sehubungan dengan telah dimulainya tahun anggaran 2017 dan sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 21B/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal sebagaimana diatas serta menindaklanjuti hasil kegiatan Sosilaisasi Penggunaan Aplikasi SIMARI Online bagi para Bendahara Penerimaan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Januari 2017 maka perlu diberitahukan kepada para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat mengenai penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Surat dan format BAR
Sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212-1/SEK/KU.01/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Pemakaian Aplikasi PNBP pada SIMARI Online, dengan ini diminta kepada saudara untuk menunjuk dan mengirimkan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIMARI Online Tahun 2017.
Surat : pemanggilan sosialisasi simari
Sehubungan dengan memasuki periode Pelaporan Keuangan Semester II / Tahunan Tahun Anggaran 2016 serta untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan ini diminta kepada Saudara, agar menugaskan 1 (satu) orang Petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan 1 (satu) orang Petugas Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Satuan Kerja Saudara untuk mengikuti kegiatan Akurasi Data dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan.
Surat :pemanggilan akurasi data sII
Dengan hormat, memenuhi surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B-884/Bua.3/KU.01/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal sebagaimana diatas, maka dengan ini diminta kepada satuan kerja yang masih terdapat susulan/ kekurangan tunjangan khusus kinerja para pegawai yang belum terbayarkan pada tahun 2016 agar mengajukannya melalui aplikasi Komdanas.
Lampiran surat :
