Rapat Bulanan Bulan Agustus 2016 sekaligus Pembinaan Tentang PERMA 07 Tahun 2016, PERMA 08 Tahun 2016 dan PERMA 09 Tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

IMG_1450Mataram- IT. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengadakan rapat bulanan pada hari Rabu, 03 Agustus 2016 di Ruang Aula Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak H. Amiryat, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Darno, S.H., M.H., rapat tersebut dihadiri oleh seluruh hakim, pejabat fungsional dan struktural, serta karyawan dan karyawati pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang Pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. mengenai Perma Nomor 7 Tahun 2016, Perma Nomor 8 Tahun 2016 dan Perma 9 Tahun 2016. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga mengharapkan agar dapat melengkapi Data yang ada pada Website Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sehingga lebih lengkap dan Up To Date agar pihak yang membutuhkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Lebih mudah mendapatkan informasi.

Kemudian Panitera menyampaikan agar pejabat kepaniteraan meningkatkan dalam menginput seluruh kegiatan perkara baik administrasi perkara maupun persidangan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding.

Rapat Bulanan sekaligus Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditutup dengan laporan-laporan dari masing-masing unit Kerja di Pengadilan Tinggi Mataram dimulai dengan Kepaniteraan Perdata dan ditutup Sub Bagian Kepegawaian dan TI pada Pengadilan Tinggi Mataram. (chwn)

Save

Save

Save

Pengajuan Reset BAR dan Proses Upload Ulang pada e-Rekon Bagi Satuan Kerja Yang Mengalami Perbaikan ADK

Menindaklanjuti hasil kegiatan Akurasi dan Konsolidasi Data Guna Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW dan UAPA Semester I Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan Nama-nama satker yang harus melakukan pengajuan reset BAR ke KPPN mitra kerjanya masing-masing terkait adanya perbaikan data Non LRA sebagai berikut :

No Nama Satker Perbaikan Non LRA
1 Pengadilan Tinggi Agama Mataram (402788) Perubahan Data pada Laporan Operasional
2 Pengadilan Negeri Mataram (099862) Perubahan Jurnal Penyesuaian Akrual
3 Pengadilan Negeri Praya (099912) Perubahan Nilai Pada Akumulasi Penyusutan
4 Pengadilan Agama Praya (307907) Perubahan Jurnal Penyesuaian Akrual
5 Pengadilan Agama Bima (307928) Perubahan Nilai Pada Akumulasi Penyusutan
6 Pengadilan Agama Dompu (307932) Perubahan Nilai Pada Akumulasi Penyusutan

 

Mengingat keterbatasan waktu pengaksanaan upload ulang adk pada aplikasi e-rekon, maka diminta kepada satker diatas untuk segera melakukan restore adk perbaikan (terlampir) pada aplikasi saiba selanjutnya mengajukan surat permohonan reset BAR dan upload ulang data ke aplikasi e-rekon langsung ketika permohonan telah disetujui oleh KPPN setempat. (format surat permohonan terlampir), dengan sebelumnya mendownload dan menyimpan BAR yang telah terbit sebagai bukti telah melakukan rekonsiliasi.

Pelaksanaan reset BAR dan upload ulang akan terus dipantau oleh Korwil, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Berikut ADK Perbaikan & contoh surat

Halal Bi Halal Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

HB1Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mempererat silaturahmi antar warga peradilan umum sewilayah hukum pengadilan tinggi Nusa Tenggara Barat, maka pada hari Senin, 18 Juli 2016 diaula gedung kantor Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat diadakan acara Halal bihalal. pada kesempatan acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, para Hakim Tinggi, Ketua dan Wakil Ketua seluruh Pengadilan Negeri Se-Nusa Tenggara Barat dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram , beserta seluruh Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta seluruh karyawan karyawati sewilayah hukum propinsi Nusa Tenggara Barat.
HB2
Pada kesempatan itu pula acara tersebut diisi dengan Qoriah Baiq Nia Kamelia (Mahasiswa STAIN Mataram) dan Penterjemah Lalu Mujmal, serta tausiyah islami oleh Bpk. TGH. Muharrar Mahfudzz selaku Wakil Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat yang bertemakan “Memperkokoh Fitrah Manusia Dalam Menjalin Silaturahmi”.

HB3

HB4  HB5

Permintaan Data Pendukung untuk Kegiatan Konsolidasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2016

Dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2016 melalui Implementasi e-Rekon di tingkat Eselon I, serta untuk mendorong peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI, diminta kepada masing – masing Satuan Kerja dilingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, agar segera menyusun dan mengirimkan data Pendukung berupa :

  1. Back Up SAIBA per Juni 2016 dengan saldo awal sesuai Audited 2015 (update versi 3.2 referensi 3.2);
  2. Back UP SIMAK BMN dan Persediaan per Juni 2016 (versi 15.1.4);

Selengkapnya surat dapat diunduh di sini.

ACARA PENGANTAR TUGAS

mh5

Mataram, 27 Mei 2016

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Mataram, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Mataram melangsungkan acara Pelepasan dan pengantar alih tugas Hakim Tinggi Bapak Mega Boeana, SH yang dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Banten dan Bapak Hendra H. Situmorang, SH sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

Pelantikan Bpk. Syahbuddin Saleh, SH Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram

SS1

Mataram, 16 Mei 2016

Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Bpk. Amiryat, SH., MH. (KPT MTR) Melantik Bpk. Syahbudddin Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram yang disaksikan oleh Bpk. Darno, SH., MH. (Panitera PT MTR), KABAG UMUM dan KEUANGAN Bpk. H. Mustafa, SH serta Ibu Rini Astuti, SH. Kasubbag Kepegawaian dan IT.

Dalam Acara tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Mataram memberikan beberapa wejangan kepada Bpk. Syahbudddin Saleh untuk tetap mengemban tugas di Pengadilan Tinggi Mataram dengan penuh tanggung jawab dan bukan semata-mata pindah ke Pengadilan Tinggi Mataram karena untuk memperpanjang masa pensiun.

ss2

Diakhir Acara Pelantikan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Mataram memberikan ucapan selamat kepada yang dilantik Bpk Syahbudddin Saleh, SH.SS3

Kunjungan Kerja dan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ke Pengadilan Negeri Praya

bina3

Mataram, 12 Mei 2016

Bapak AMIRYAT, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Tinggi Mataram), didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram serta Hakim Tinggi Pengawas melakukan kunjungan kerja Pembinaan dan evaluasi kinerja PN Praya. Selain mengevaluasi kinerja masing-masing bidang, yang khususnya di Ruangan IT untuk meninjau sejauh mana perkembangan perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP – PN PRAYA), TIM Pengawas juga mengevaluasi sejauh mana pencapaian PN Praya dalam mempersiapkan diri menghadapi kedatangan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu Pusat, mengingat PN Praya ditunjuk sebagai Pilot Project wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan akreditasi pelayanan publik. Acara kemudian dilanjutkan dengan briefing dan tanya jawab seputar permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

bina4 bina1 bina2

WKPT MATARAM menerima perwakilan pendemo

demo1

Mataram, 09 Mei 2016

Bpk. Panji WidagdoSH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram) dan didampingi  Bpk. Suhartanto, SH., MH. (Hakim Tinggi) menerima perwakilan pendemo dari pondok perasi ampenan – mataram yang menuntut eksekusi lahan sengketa di tempat tersebut dibatalkan yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Dalam pengarahan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menjelaskan bahwa penanganan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri pelaksanaan eksekusi tersebut kecuali apabila pelaksanaan eksekusi melanggar peraturan perundang-undangan maka Pengadilan Tinggi selaku Kawal Depan Mahkamah Agung RI tentu akan memeriksa adanya penyimpangan tersebut.

demo2

demo3

Menurut Juru Bicara Pendemo, Pemerintah Daerah bersedia menjadi mediator, akan tetapi dari pihak pemohon eksekusi tidak mau.

Atas penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram , Para perwakilan menyatakan puas dan akan melanjutkan Demo ke DPR.

1 ... 17 18 19 20 21 ... 24