PENGUMUMAN PENGAJUAN REMUNERASI

Sehubungan dengan adanya beberapa kali teguran yang diberikan oleh Bagian Remunerasi Biro Keuangan MA-RI kepada koordinator wilayah Pengadilan Tinggi Mataram menyangkut keterlambatan dan permasalahan pengajuan Tunjangan Kinerja di wilayah Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri dibawahnya, dengan ini ditekankan kembali hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengajuan Tunjangan Kinerja melalui aplikasi KOMDANAS agar dikunci lengkap dengan scan dokumennya paling lambat dilakukan tanggal 5 pada setiap bulannya, apabila tanggal 5 jatuh dihari libur maka penguncian dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Hal ini guna mempermudah dan mempercepat proses verifikasi di tingkat banding.
  2. Untuk Hardcopy Pengajuan Tunjangan Kinerja agar segera dikirimkan langsung ke Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Mataram paling lambat tanggal 7 setiap bulannya, bila jatuh di hari libur agar dikirimkan hari kerja sebelumnya. Karena pengiriman dari tingkat banding ke Bagian Remunerasi dilakukan paling lambat tanggal 10, dan membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan kembali dan rekapitulasi.
  3. Sebelum melakukan penguncian Pengajuan Tunjangan Kinerja agar Operator Satuan Kerja memastikan kembali :

Ø Apakah perubahan data pegawai, baik itu mutasi masuk maupun mutasi kelur, serta perubahan pangkat dan jabatan yang terjadi (bila ada) telah diinput dalam aplikasi KOMDANAS Bagian Kepegawaian;

Ø Apakah Bagian Kepegawaian telah selesai melakukan pengisian absensi secara penuh (100%);

Ø Apakah Referensi Penandatangan, Nama dan Nomor Rekening Bank tujuan, serta nomor NPWP Bendahara Pengeluaran telah benar;

Ø Apakah Backup aplikasi GPP yang telah me-load master Gaji Induk bulan Pengajuan telah dimasukkan ke aplikasi KOMDANAS, untuk keperluan perhitungan Pajak Progresif;

Ø Serta lakukan pengecekan kembali dengan mendownload  draf remunerasi, apakah jumlah pegawai, grade, besarnya nilai tunjangan, nilai potongan, dan nilai pajak telah benar.

  1. Apabila ada Mutasi Pegawai masuk/keluar, satuan kerja yang mengajukan adalah satuan kerja dimana pegawai aktif pada hari kerja pertama bulan pengajuan (agar berkoordinasi dengan satker lama/baru agar menghindari pengajuan double);
  2. Jabatan yang dijadikan dasar pembayaran Tunjangan Kinerja adalah jabatan per hari kerja pertama di bulan pengajuan;
  3. Untuk pengajuan kekurangan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang mendapatkan kenaikan grade akibat adanya kenaikan pangkat akan diatur kemudian dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui pengumuman di aplikasi KOMDANAS;
  4. Apabila Operator Satker mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan agar segera berkoordinasi dengan  Verifikator tingkat banding.

Hal-hal ini agar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan dalam pengajuan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2015 dan bulan-bulan berikutnya. Terima Kasih.

Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W periode semester I Tahun 2015, diminta kepada Operator SAIBA dan SIMAK BMN masing-masing satuan kerja di lingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengirimkan data-data sebagaimana terlampir dalam surat.

Selengkapnya surat dapat diunduh di sini.

Petunjuk Penyajian Pelaporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2015

Sesuai dengan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor : B-113/Bua/KU.00/7/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2015, dengan ini diminta kepada satuan kerja agar membaca dan mempedomani surat Kepala Biro Keuangan MA-RI tersebut yang dapat didownload di website Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id atau pada website Pengadilan Tinggi Mataram di www.pt-mataram.go.id. Selanjutnya pengaplikasian petunjuk tersebut agar segera dilaksanakan pada aplikasi SAIBA dan mengirimkan backup ADK yang sebelumnya telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat ke SAIBA-W korwil Pengadilan Tinggi Mataram.

Surat dan lampiran dapat di download di sini

 

 

 

Konfirmasi Penggunaan Rekening Biaya Perkara Pada Satuan Kerja Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram

Memenuhi Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : B-035/Bua.3/KU.01/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Satuan Kerja yang belum mengajukan ijin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran, Rekening Biaya Perkara, Ijin Kembali atas Rekening Yang Telah Dibuka sesuai PMK Nomor 252/PMK.05/2015, dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-2482/MK.5/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Pengadilan. Dengan ini kami mengkonfirmasi dan meminta penegasan kembali perihal rekening biaya perkara yang dipergunakan pada satuan kerja saudara, dimana rekening yang telah diberikan ijin sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu diatas adalah sebagai berikut :

Surat beserta Lampirannya

Back-up ADK BA.01 (BUA) Audited T.A. 2014

 

 

 

Sehubungan dengan telah diserahkannya angka asersi final nilai Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan R.I., dengan ini Koordinator Wilayah BA.01 Pengadilan Tinggi Mataram menyerahkan Back-up ADK Aplikasi SAKPA Audited TA.2014 kepada seluruh Satuan Kerja dibawahnya. Untuk selanjutnya masing-masing Satuan Kerja agar mengunduh ADK pada website pengadilan tinggi mataram : www.pt-mataram.co.id dan melakukan “restore” ADK tersebut pada Aplikasi SAKPA 2014, menginput dan mengedit penjelasan pada KOMDANAS guna dijadikan sebagai Laporan Keuangan Tahunan Audited 2014. Kemudian Saldo Audited 2014 tersebut agar digunakan sebagai Saldo Awal TA. 2015 pada aplikasi SAIBA. 

Download Backup ADK BA.01 (BUA)

 

 

 

Penegasan Kembali Pengisian dan penggunaan Aplikasi Komdanas Guna Mendukung E-Auditing

Dalam Rangka menindak lanjuti peraturan bersama Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4/PB/X-XIII.2/2/2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data pada Mahkamah Agung RI dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selengkapnya surat dan lampiran dapat diunduh disini 

Permintaan Data Pendukung atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung R.I. Semester II/Tahunan Tahun 2014

Mataram, Menyusul surat kami tanggal 2 Januari 2015, Nomor : W25-U/07/KU.01/I/2015 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW dan menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2015, Nomor 01-1/SEK/KU.01/1/2015 perihal seperti pokok surat diatas, bersama ini diminta kepada Satuan Kerja yang belum melengkapi data-data pendukung dimaksud agar segera melengkapinya pada aplikasi KOMDANAS maupun via email : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.com paling lambat tanggal 14 Januari 2015.

Selengkapnya surat dan lampiran dapat diunduh di sini

Laporan Tahunan Tahun 2014

Mataram – Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 315-1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 7 November 2014 perihal sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dengan ini diminta kepada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram untuk penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2014.

Surat dan lampirannya

1 ... 30 31 32 33 34