BATAS WAKTU PENGISIAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) V2.3

Jakarta-Humas : Rabu, 20 November 2019 Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1610 / SEK/ HM.02.3/ 11/2019 tentang batas waktu pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP) V2.3.

Yang ditujukan Kepada Yth.1 Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Direktur Jenderal di Lingkungan Peradilan Umum MA RI, 3.Direktur Jenderal di Lingkungan Peradilan Agama MA RI 4. Direktur Jenderal di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN MA RI 5.Kepala Badan Pengawasan MA RI 6.Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.7. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI .8. Para Sekretaris Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan. 9.Para Sekretaris Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan.

Berikut disampaikan informasi selengkapnya :

 

Dokumen


TEGURAN SATKER YANG BELUM MELAKUKAN PELAPORAN TRIWULAN II DAN TRIWULAN III TA 2019 PADA APLIKASI e-MONEV Ver.3 BERDASARKAN PP 39/2006

Jakarta-Humas : Selasa,19 November 2019 Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor:1611/SEK/OT.01.1/11/2019 tanggal 18 November 2019 hal Teguran Satker yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan II dan Triwulan III TA 2019 Pada Aplikasi e-Monev Ver.3 Berdasarkan PP 39/2006.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1.Para Sekretaris Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 2. Para Sekretaris Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan surat Nomor 1453/SEK/OT.01.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 perihal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2019 pada Aplikasi e-Monev Ver.3 Berdasarkan PP 39/2006 dengan batas akhir penginputan tanggal 15 Oktober 2019, disampaikan bahwa masih ada satuan kerja yang belum melakukan pelaporan dan atau belum lengkap dalam penginputan data realisasi pada Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2019.

Untuk lebih jelas berikut surat dan lampirannya. (Humas)

 

Dokumen


PENYELESAIAN KEKURANGAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TA 2019

Jakarta-Humas : Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1597/SEK.KU.01/11/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Penyelesaian Kekurangan Anggaran Belanja Pegawai TA 2019 yang ditujukan kepada Yang Terhormat : 1. Para Sekretaris Tingkat Banding, 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung :

Dokumen


PEMBERITAHUAN PERUBAHAN SATUAN KERJA UJI PETIK DAN PERMINTAAN DOKUMEN

Jakarta-Humas : Kamis,14 November 2019 Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor:1591/SEK/KU.00/11/2019 tanggal 12 November 2019 hal Pemberitahuan Perubahan Satuan Kerja Uji Petik dan Permintaan Dokumen.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1.Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi, 2.Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang, 3.Sekretaris Pengadilan Negeri Depok, 4.Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor

Menindaklanjuti Surat Ketua Tim BPK Nomor 06/Ter/PDTT/11/2019 tanggal 8 November 2019 hal Pemberitahuan Perubahan Satuan Kerja Uji Petik dan Permintaan Dokumen, diminta kepada Saudara untuk menyiapkan sarana prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Untuk lebih jelas berikut surat pemberitahuan dan lampirannya. (Humas)

Dokumen


MA UMUMKAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS 2019

Jakarta-Humas, Senin 11 November 2019.  Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini. (ds/rs.ah)

Dokumen


VERIFIKASI FISIK PELAMAR CPNS FORMASI DISABILITAS

Jakarta – Humas MA: Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung Tahun anggaran 2019 sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 01/Pansel-CPNS/MA/11/2019 yang telah dipublikasikan sebelumnya dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 23 Tahun 2019 setiap instansi wajib menyediakan formasi dari penyandang disabilitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut di atas, instansi wajib melakukan verifikasi fisik terhadap pelamar dari formasi disabilitas  untuk kelengkapan seleksi administrasi, untuk itu diberitahukan bahwa bagi para pelamar dari formasi disabilitas akan melakukan verifikasi fisik ke kantor pengadilan terdekat dengan lokasi pelamar disabilitas (empat lingkungan peradilan tingkat banding maupun tingkat pertama). Untuk ketentuan lain dan informasi lebih lengkap, silakan klik tautan di bawah ini (Humas)

Dokumen


PEMBENTUKAN POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1583/SEK/PL.01/11/2019 tanggal 07 November 2019 terkait Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara menginventarisir paket pengadaan yang membutuhkan kelompok kerja (Pokja Pengadaan)

2. Mengusulkan nama-nama aparatur yang berkompeten di bidang pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnya dietapkan sebagai pokja pemilihan dengan format usulan terlampir melalui mahkamahagung.ulp@gmail.com

3. Khusus untuk pekerjaan KDP dan rehab, daftar usulan pokja pemilihan diterima paling lambar 31 Desember

(humas)

Dokumen


PERMINTAAN DATA KENDARAAN OPERASIONAL

Jakarta-Humas: Senin, 11 November 2019. Menindaklanjuti surat Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 153/BUA.7/UI/11/2019 tanggal 6 November 2019 hal Permintaan Data Kendaraan Operasional.

Yang ditujukan Kepada Yth: Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Dengan ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan pengadaan kendaraan operasional roda 4 bagi Pengadilan Tingkat Banding dengan mekanisme sewa pada Tahun Anggaran 2020.

Untuk lebih jelasnya berikut surat Permintaan Data Kendaraan Operasional;

Dokumen


1 ... 31 32 33 34 35 ... 42
Website ramah disabilitas