Mataram(16/6/2023) Pada Jum’at Sore, 16 Juni 2023, Bertempat di Ruang Terbuka Lantai 1 Pengadilan Tinggi NTB , Perwakilan PT POS Indonesia Wilayah Mataram memberikan sosialisasi terkait Kerjasama (MoU) antara Mahkamah Agung RI dengan PT POS Indonesia tentang pengiriman surat tercatat yang telah di tandatangani per 22 Mei 2023.

Pertemuan ini bertujuan untuk koordinasi dan melaksanakan penuh kerjasama antara kedua instansi di perwakilan daerahnnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada Pertemuan ini Pengadilan Tinggi NTB diwakili oleh Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan diikuti juga oleh Perwakilan Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris pengadilan Tinggi NTB. Kerjasama antara Mahkamah Agu RI dengan PT POS Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengiriman dokumen.

 Kerja sama ini merupakan lanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung sejak tahun 2018, telah memulai langkah dalam melakukan modernisasi administrasi perkara. Pada tahap awal, elektronisasi dilakukan hanya pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini modernisasi dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan berlakunya e-litigation atau persidangan elektronik.

Tiga layanan produk PT POS Indonesia yaitu: pertama, Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua, Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di Pihak Kedua. Pengiriman ini dapat dilakukan di seluruh Instansi Peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(15/6/2023) Dalam rangka mempersiapkan penilaian Zona Integritas dan untuk mencapai keberhasilan Pengadilan Tinggi NTB dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) , Pada Kamis sore , 15 Juni 2023, Pengadilan Tinggi NTB mengadakan Rapat Tim Pembangunan ZI di ruang command center lantai 2 Pengadilan Tinggi NTB.

Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum memimpi rapat tersebut, menyampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Seluruh Hakim dan aparatur pengadilan Tinggi NTB sehingga Pengadilan Tinggi NTB pada tahun ini dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) .

Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai peaksana dan Tenaga PPNPN Pengadilan Tinggi NTB.

Dalam arahannya Ketua menyampaikan 12 poin langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi NTB menuju Wilayah Bebas Korupsi/WBK diantaranya Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, Menyiapkan video profile unit kerja, Melaksanakan manajemen media yang baik dan lainnya berkaitan dengan pelayanan public yang prima.

Perlu diketahui bersama, bahwa Mahkamah Agung telah mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja yang terdiri dari:

1. 13 (tiga belas) calon unit kerja berpredikat WBBM;
2. 60 (enam puluh) calon unit kerja berpredikat WBK

Salah satunya Pengadilan Tinggi NTB sebagai calon Unit kerja berpredikat WBK.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(15/6/2023) Bertempat di ruang command center , Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi NTB megikuti rapat kecil persiapan Munas tahun 2023 Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia(IPASPI) yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IPASPI.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapat masukan dari Panitera dan Sekretaris Satuan Kerja Pengadilan dalam hal penentuan waktu, tempat pelaksanaan, dan agenda Munas IPASPI Tahun 2023. Diikuti oleh Seluruh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Se-Indonesia , rapat ini berlangsung dengan saling memberi masukan dan saran terkait pelaksanaan Munas IPASPI Tahun 2023.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(14/6/2023) Pengadilan Tinggi NTB menyelenggarakan acara Coffee Moring yang diikuti oleh Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah/Bidang dan Pejabat Teknis Kepaniteraan di Ruang rapat terbuka lantai 1 pengadilan Tinggi NTB pada Rabu pagi, 14 Juni 2023.

Acara diskusi ini membahas terkait permasalahan teknis para hakim dan pejabat kepaniteraan yang dikemas dengan santai namun serius. Para Hakim dan Pejabat Teknis Kepaniteraan saling berdikusi dan tanya jawab terkait permasalahan teknis pembuatan keputusan dan administrasi persidangan.

Pada Kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum meresmikan ruang rapat terbuka yang ada di lantai 1 Pengadilan Tinggi NTB. Ruang rapat terbuka dengan layout yang menarik, nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan rapat, diskusi maupun pertemuan antar bagian dan instansi lain.

Fasilitas yang tersedia pada ruang rapat dilengkapi dengan layar Monitor untuk presentasi dan pendukungnya, perangkap sound sytem dan IT, serta dekat dengan kantin kejujuran.

Bapak Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum dalam peresmiannya menyampaikan dengan adanya ruang rapat terbuka ini dapat digunakan untuk diskusi-diskusi internal antar Hakim, Panitera atau antara unit bagian Kepaniteraan dan kesekretariatan dengan konsep yang lebih nyaman sehingga dapat diskusi/pertemuan lebih mendapatkan hasil rapat yang diinginkan.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(14/6/2023) Pengadilan Tinggi NTB pada Selasa-Rabu , 13-14 Juni 2023 mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembaruan aplikasi e-BERPADU/ elektronik berkas pidana terpadu yang diselenggarakan V.3.0.0 oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI secara daring yang diikuti oleh Seluruh Satuan Kerja Pengadilan Se-Indonesia.

Ketua Pengadilan Tinggi NTB didampingi Para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, Panitera, Panitera Pengganti, Satgas SIPP, Panitera Muda beserta staf Kepaniteraan mengikuti Sosialisasi tersebut dari Ruang Command Center Lantai 2 pengadilan Tinggi NTB.

e-Berpadu / elektronik berkas pidana terpadu adalah Inovasi Mahkamah Agung RI tentang Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam versi 3.0.0 aplikasi eBerpadu terdapat beberapa penambahan fitur diantaranya :

1. Penambahan fitur Pengguna Terdaftar : Advokat (Penasihat Hukum)
2. Penambahan fitur kewenangan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan

kewenangan menangani perkara.

3. Pembaharuan notifikasi melalui Whatsapp dan Email
4. Penambahan fitur Perbaikan data pelimpahan setelah di register (menjadi kewenangan

pengadilan)

Penambahan fitur Administrasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

1. Penambahan fitur Meja Pidana dapat menambahkan Penasihat Hukum
2. Penambahan fitur

court calendar

1. Penambahan fitur Penetapan Hari Sidang Pertama
2. Penambahan fitur administrasi persidangan dan kewenangan Panitera sidang dapat

mengunggah dokumen persidangan yang diserahkan secara langsung dalam

persidangan:

– Penyampaian Dokumen Keberatan

– Tanggapan atas keberatan

– Pembuktian

– Penyampaian Surat Tuntutan

– Pembelaan / Permohonan Keringanan Hukuman

– Replik

– Duplik

1. Penambahan fitur Putusan Sela
2. Penambahan fitur Tuntutan
3. Penambahan fitur Putusan Akhir
4. Penambahan fitur Laporan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana
5. Penambahan fitur Diversi dan Laporan BAPAS terhadap Pelaksanaan Hasil Diversi (khusus

untuk Perkara Pidana Anak)

6. Penambahan fitur Pendaftaran Praperadilan (e-Praperadilan) secara mandiri dan secara hybrid
7. Penambahan fitur Panggilan Sidang Elektronik (e-Summon) pada Praperadilan

Mengingat peanambahan fitur yang lebihn bayak maka kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Sesi, yaitu Tanggal 13 dan 14 Juni 2023. Pada Sesi II , 14 Juni 2023 Sosialisasi membahas Tentang penambahan fitur :

1. Penambahan fitur Salinan Penetapan dapat di TTE oleh Panitera
2. Penambahan fitur Penangguhan Penahanan (e-Penangguhan)
3. Penambahan fitur Permohonan Pengalihan Penahanan (e-Pengalihan Penahanan)
4. Penambahan fitur Izin Keluar Tahanan (e-izin Keluar)
5. Penambahan fitur Permohonan Pemindahan Tempat Sidang di Pengadilan lain (e-Pindah

Tempat Sidang)

6. Penambahan fitur Penahanan oleh Hakim, Perpanjangan Penahan Hakim oleh

Ketua Pengadilan, Penahanan oleh Hakim Tinggi yang diteruskan ke Lapas dan Kejaksaan

7. Penambahan fitur Monitoring bagi Ketua/Wakil/Panitera.
8. Penambahan fitur Laporan Perkara Banding (e-Laporan Banding)
9. Penambahan dan Perbaikan fitur Dashboard dan Laporan
10. Penyempurnaan fitur daftar e-Pelimpahan di pengadilan telah ditambahkan kolom nama tersangka/terdakw
11. Penyempurnaan fitur e-Sita dan e-Geledah telah dapat ditambahkan kolom satuan kerja pemohonan
12. Perbaikan dan Penyempurnaan e-Berpadu Milite
13. Penyempurnaan fitur Perpanjangan Penahanan Tingkat Pertama telah ditambahkan kelengkapan opsi Riwayat Penahana
14. Perbaikan dan Penyempunaan fitur e-Penahanan MA

Mataram(13/6/2023) Memasuki akhir Triwulan II Tahun 2023, Pengadilan Tinggi NTB melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Selasa pagi, 13 Januari 2023 bertempat di ruang command center Pengadilan Tinggi NTB.

Pada kesempatan tersebut, Tiap Kepala Sub Bagian terkait menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Kepala Sub Bagian rencana program dan anggaran menyampaikan terkait RKA K/L Pengadilan Tinggi NTB Tahun 2023, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan menyampaikan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 02 sampai dengan Mei 2023, sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga memaparkan progress pemeliharaan Gedung dan anggaran dan realisasinya , yakni penambahan Ruang Rapat Terbuka Lantai 1 Pengadilan Tinggi NTB.

Diakhir sesi, Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum menyampaikan evaluasinya terhadap kinerja anggaran Pengadilan Tinggi NTB. Kegaiatan evaluasi anggaran ini dilaksanakan secara berkala untuk menonitoring dan mengevaluasi pelaksanaaan anggaran, agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kerja di awal tahun.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(12/6/2023) Dinas PUPR Kab. Sumbawa Barat berkunjung ke Pengadilan Tinggi NTB dalam rangka memaparkan perkembangan dan site plan Pembangunan Pengadilan Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat pada Senin, 12 Juni 2023.

Bertempat di Ruang Terbuka lantai 1 Pengadilan Tinggi NTB, Pemaparan Site Plane Pembangunan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat disampaikan oleh Dinas PUPR Kab. Sumbawa Barat didampingi oleh Konsultan. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua , Perwakilan Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah PN Sumbawa Besar, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi NTB . Ketua PN Sumbawa Besar, Panitera dan Sekretaris PN Sumbawa Besar  turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan saran dan masukan terkait site plan Pembangunan PN Sumbawa Barat sekaligus memonitor progres sejauh mana embangunan PN di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari hasil pemaparan oleh Dinas PUPR Kab. Sumbawa Barat, Para Hakim Tinggi menyampaikan beberapa masukan seperti penambahan ruang seperti ruang panitera pengganti, tata letak PTSP, dan tata letak ruang sidang Anak. Sekretaris Pengadilan Tinggi NTB menambahkan , perlunya ruang server dan memberi saran agar ruang arsip diperlebar kembali.

Seperti diketahui bersama, bahwa pembangunan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat telah disetujui dan telah ada anggaran pembangunannya.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(7/6/2023) Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Pengawasan Daerah ke seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB, Pada Rabu sore , 7 Juni 2023 ,Ketua Pengadilan Tinggi NTB mempimpin Rapat evaluasi pelaksanaan Pengawasan daerah yang diikuti oleh Ketua dan anggota Tim Pengawasan Daerah di ruang command center lantai 2 Pengadilan Tinggi NTB.

kegiatan ini dimulai Pukul 14.00 Wita dengan masing-masing Ketua Tim pengawasan memaparkan sejauh mana pelaksaan tindak lanjut hasil Pengawasan masing-masing Pengadilan negeri secara bergantian.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum menyampaikan evaluasinya terkait pelaksanaan Pengawasan Daerah yang telah berjalan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB.

“Terdapat Sembilan kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan daerah, dimulai dari Perencanaan sampai dengan Evaluasi dari Tindak lanjut Hasil Temuan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, kesemua langkah itu harus dilaksanakan dengan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya” Ucap Ketua Ketua Pengadilan Tinggi NTB pada Rapat evaluasi pelaksanaan Pengawasan daerah.
Dari evaluasi yang disampaikan, Para Hakim Tinggi dan Tim pengawasan Daerah akan menyelesaiakan evaluasinya masing-masing terhadap tindaklanjut Pengawasan Daerah.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(6/6/2023) Bertempat di ruang command center , Sekretaris Pengadilan Tinggi NTB , Bapak Meiradinata, S.Ag.,M.H. didampingi Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian , Kasubag Rencana Program dan anggaran beserta stafnya mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi persiapan penyusunan dan pendampingan RKA-K/KL Pagu Indikatif Tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Bapak H. Sahwan, S.H., M.H selaku Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan diikuti oleh Para Sekretaris Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung RI.

Rapat ini juga sebagai tindak lanjut Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : Nomor S-287/MK.02/2023 dan
B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2024.

Rapat koordinasi ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam penyusunan RKA-K/KL tahun berikutnya.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Lombok Barat (6/6/2023) Dalam rangka pelaksanaan piloting implementasi keadilan restoratif dan alternatif Pemidanaan bagi Pelaku Dewasa pada Sepuluh (10) Kota / Kabupaten Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada Selasa, 6 Juni 2023 di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pada kegiatan tersebut , Panitera Pengadilan Tinggi NTB, Bapak A. Hair, S.H. menjadi peserta kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aruna Senggigi , Lombok Barat, NTB.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh beberapa perwakilan instansi penegak hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan perwakilan Adat Sasak. Tujuan dari rapat ini adalah membahas penerapan Restorative Justice di masing-masing instansi tersebut serta kondisi yang terjadi di lapangan.

Rapat Koordinasi dilaksanakan seharian penuh dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 15.00 Wita.
#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa