Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2026 dan berdasarkan Hasil Monitoring dan Penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Selong, Raba Bima dan Dompu diusulkan mengikuti Lomba Kinerja Badilum tahun 2026.

Surat Selengkapnya klik Dokumen dibawah :

Surat Permintaan Data Lomba Badilum

Mataram, 10 April 2026. Mencermati Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1564/BP/PW1.1.1/III/2026,  tanggal 30 Maret 2026 , Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat,  Menginstruksikan kepada Seluruh Hakim dan ASN di Lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Mempedomani, Menaati , dan Melaksanakan Imbauan Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.” sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit pengawas fungsional pada Mahkamah Agung yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparatur Badan Pengawasan senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas sebagaimana diatur dalam kode etik, disiplin pegawai negeri sipil, aturan perilaku pegawai, dan norma perilaku;
3. Aparatur Badan Pengawasan tidak memiliki kewenangan maupun hak untuk mengatasnamakan lembaga dalam membantu dan/atau menjembatani pengurusan perkara, baik kepada para pihak yang berperkara maupun di internal Mahkamah Agung;
4. Apabila terdapat oknum yang mengaku sebagai aparatur Badan Pengawasan dan menyatakan dapat membantu pengurusan perkara, pernyataan tersebut adalah tidak benar;
5. Sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Agung agar disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan https://siwas.mahkamahagung.go.id/⁠.

Surat selengkapnya bisa dilihat melalui link Imbauan KPT Nusa Tenggara Barat 10 April 2026

Berikut kami sampaikan Dokumen Sakip Pengadilan Tinggi NTB Tahun 2025.

Untuk melihat Dokumen Sakip Pengadilan Tinggi NTB Tahun 2025 silahkan Scan QR Code diatas.
DOKUMEN SAKIP PENGADILAN TINGGI NTB TAHUN 2025

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2026. Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Jam Kerja dan Jam Layanan PTSP Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Selama Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 sebagai Berikut :

• Senin – Kamis 

Jam Kerja : 08.00 s.d 15.00 Wita

Jam Pelayanan PTSP : 08.30 s.d 14.30 Wita

Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 Wita

• Jumat

Jam Kerja : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jam Pelayanan PTSP : 08.30 s.d 15.00 Wita

Jam Istirahat : 11.30 s.d 12.30 Wita

Untuk lebih jelasnya berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI.

2 SE Hari dan Jam Kerja Ramadhan 1447H Tahun 2026v_sign.pdf

Berikut kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi NTB Tahun 2025.

Untuk melihat Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi NTB Tahun 2025 dapat mengunjungi link dibawah ini:

Laporan Pelaksanaan Kegaiatan PT NTB tahun 2025

Jakarta : Panitia seleksi (pansel) Hakim Yustisial Badan Urusan Administrasi telah menerima 85 pendaftar pada tahapan seleksi administrasi untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian. Dari hasil penilaian dan memperhatikan hasil profiling dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pansel akan mengumumkan nama yang lolos seleksi administrasi pada 21 November 2025. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi wawancara yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 24 – 25 November 2025.

Nama-nama terlampir dalam link di bawah ini. (Humas)

PENGUMUMAN-SELEKSI-HY-BUA-TTE FINAL.pdf

Jakarta : Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung akan merekrut Hakim Yustisial dari lingkungan peradilan umum untuk mendukung tugas dan fungsi BUA dalam l mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.

Persyaratan Pendaftaran:
1. Hakim peradilan umum dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun dengan minimal jabatan
Hakim Pratama Muda/golongan III/b.

2. Tidak pernah dikenai sanksi sedang atau berat atas pelanggaran kode etik dan pedoman
perilaku hakim.

Tahapan Seleksi :
1. Pendaftaran dimulai 10 November 2025 dan diterima terakhir 17 November 2025, Pukul
16.30 WIB.

2. Seleksi administrasi.
a. Curriculum Vitae.
b. Hasil uji kemahiran bahasa Inggris yang dibuat paling lama 5 (lima) tahun sebelum tanggal penutupan pendaftaran, dengan minimal nilai TOEFL Paper Based Test skor 550 atau setara.
c. Motivation Letter sesuai dengan templat yang dapat diunduh pada tautan berikut
https://bit.ly/SeleksitertulisHYBUA.

d. Dokumen seleksi administrasi diunggah melalui tautan https://bit.ly/Hybua2025.

3. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 21 November 2025.

4. Seleksi wawancara bagi calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang
direncanakan dilakukan pada 24-25 November 2025.

Informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat panitia seleksi
melalui seleksihybua2025@mahkamahagung.go.id.

Pengumuman-Seleksi-Hakim-Yustisial-Badan-Urusan-Administrasi-Mahkamah-Agung.pdf

Jakarta : Kamis, 6 November 2025. Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII Tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 6 November 2025, peserta yang dinyatakan lulus sebagai berikut.

Untuk Informasi lebih lanjut, berikut daftar nama peserta yang lulus seleksi.

Pengumuman Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor.pdf

Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 2 November 2025 sampai dengan 7 November 2025. Check in : Minggu, tanggal 2 November 2025 pukul 14.00 WIB dan check out : Jum’at, tanggal 7 November 2025 pukul 12.00 WIB.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Pengumuman Proffile Assesment dan Wawancara Cakim Ad Hoc TPK tahap 23 th 2025.pdf