Panitia Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2026 membuka pendaftaran seleksi administratif mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 22 November 2026.

Pendaftaran ini ditujukan bagi calon yang memenuhi persyaratan, antara lain Warga Negara Indonesia, berusia minimal 30 tahun dan belum berusia 56 tahun pada saat pembukaan pendaftaran, berpendidikan minimal S1, memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Mekanisme pengusulan dilakukan melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maupun Organisasi Pengusaha yang telah terdaftar sebagai Organisasi Pengusul.

Bagi pihak yang berminat, informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (SSCHPHI) pada tautan berikut:

https://sschphi.kemnaker.go.id/

Calon peserta dan organisasi pengusul diharapkan memperhatikan persyaratan serta mengikuti mekanisme pendaftaran sesuai ketentuan yang tercantum pada portal resmi tersebut.

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20/SEK/PENG.KP1.1.2/X/2026 tanggal 17 September 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka Seleksi Pengadaan Calon Hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2026.

A. RINCIAN KEBUTUHAN CALON HAKIM

1. Peradilan Umum

• Kebutuhan Umum: 75 orang

• Khusus Papua: 5 orang

• Khusus Aceh: 5 orang

2. Peradilan Agama

• Kebutuhan Umum: 104 orang

• Khusus Papua: 5 orang

• Khusus Aceh: 5 orang

3. Peradilan Tata Usaha Negara

• Kebutuhan Umum: 5 orang

• Khusus Papua: 2 orang

• Khusus Aceh: 2 orang

B. JADWAL DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

• Waktu Pendaftaran: 1 Oktober 2026 s.d. 2 November 2026

• Metode Pendaftaran: Pendaftaran dilakukan secara online.

C. INFORMASI SELENGKAPNYA

Rincian mengenai persyaratan peserta, tata cara pendaftaran, jadwal & tahapan seleksi, dokumen persyaratan, serta ketentuan seleksi dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Mahkamah Agung RI atau klik tautan berikut :

Merujuk pada Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/PENG.KP1.1.4/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama Tahun Anggaran 2026.

Pada seleksi terbuka kali ini, terdapat 24 formasi jabatan yang dibuka, termasuk formasi jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUKA

• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya:

  1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama:

  1. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama

  2. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

  3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan

  4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

  5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

  6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

  7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kupang

  8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

  9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara

  10. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura

  11. Sekretaris Pengadilan Tinggi Papua Barat

  12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

  13. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram

  14. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat

  15. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon

  16. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

  17. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

  18. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin

  19. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

  20. Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan

  21. Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

  22. Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus

  23. Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus

B. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

(Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui portal resmi Mahkamah Agung RI).

C. PORTAL PENDAFTARAN DAN INFORMASI SELENGKAPNYA

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi:

• asnkarier.bkn.go.id

• rekrutmen.mahkamahagung.go.id

Informasi rinci terkait persyaratan umum/khusus, kelengkapan dokumen administrasi, serta ketentuan pelaksanaan dapat diunduh melalui situs resmi Mahkamah Agung RI pada tautan : 

Jakarta, 17 September 2026. Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan “LULUS SELEKSI ADMINISTRASI” dan berhak mengikuti Ujian Tertulis dengan sistem open book pada Hari Kamis, Tanggal 8 Oktober 2026, Mulai Pukul 08.00 s/d Selesai (waktu setempat) adalah sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIV Tahun 2026.pdf

PENGUMUMAN

Diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum, sehubungan dengan pesan whatsapp, telephone (komunikasi langsung) yang mengatasnamakan Ketua dan/ atau Pejabat di Lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, baik secara kedinasan maupun pribadi, dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening tertentu atau permintaan dalam bentuk lainnya, maka dihimbau agar selalu berhati-hati, waspada dan tidak terpengaruh.

Apabila ada warga peradilan dan masyarakat umum mengalami atau menemukan hal-hal yang mencurigakan atau patut dicurigai agar segera melapor ke pihak berwajib atau mengkonfirmasi kebenarannya melalui Call Center Whatsapp Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Nomor : 0899-9000-114.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diteruskan ke seluruh jajaran pada unit satuan kerja masing-masing dan masyarakat umum.

Pengumunan Selengkapnya Klik Disini

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Pengumuman Rukruitment tahap 24.pdf

Mataram, 1 Mei 2026. Mulai saat ini, terdapat perubahan jam layanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut jadwal terbaru kami:

🗓️ Senin – Kamis:
🕒 Pelayanan: 08.00 – 16.30 WITA
🍽️ Istirahat: 12.00 – 13.00 WITA

🗓️ Jumat:
🕒 Pelayanan: 07.30 – 16.30 WITA
🍽️ Istirahat: 12.00 – 13.30 WITA

Kami siap melayani! ⚖️🏛️

Info lebih lanjut, hubungi Call Center/WA: 08 999 000 114

Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2026 dan berdasarkan Hasil Monitoring dan Penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Selong, Raba Bima dan Dompu diusulkan mengikuti Lomba Kinerja Badilum tahun 2026.

Surat Selengkapnya klik Dokumen dibawah :

Surat Permintaan Data Lomba Badilum

Mataram, 10 April 2026. Mencermati Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1564/BP/PW1.1.1/III/2026,  tanggal 30 Maret 2026 , Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat,  Menginstruksikan kepada Seluruh Hakim dan ASN di Lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Mempedomani, Menaati , dan Melaksanakan Imbauan Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.” sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit pengawas fungsional pada Mahkamah Agung yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparatur Badan Pengawasan senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas sebagaimana diatur dalam kode etik, disiplin pegawai negeri sipil, aturan perilaku pegawai, dan norma perilaku;
3. Aparatur Badan Pengawasan tidak memiliki kewenangan maupun hak untuk mengatasnamakan lembaga dalam membantu dan/atau menjembatani pengurusan perkara, baik kepada para pihak yang berperkara maupun di internal Mahkamah Agung;
4. Apabila terdapat oknum yang mengaku sebagai aparatur Badan Pengawasan dan menyatakan dapat membantu pengurusan perkara, pernyataan tersebut adalah tidak benar;
5. Sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Agung agar disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan https://siwas.mahkamahagung.go.id/⁠.

Surat selengkapnya bisa dilihat melalui link Imbauan KPT Nusa Tenggara Barat 10 April 2026