PENGADILAN TINGGI NTB LAKSANAKAN SIDANG TERBUKA PENYUMPAHAN ADVOKAT

 

Mataram (27/08/2026). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar Sidang Terbuka untuk Umum dalam rangka Pengucapan Sumpah Advokat, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Sutaji, S.H., M.H. Sidang berlangsung khidmat di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi NTB, dihadiri oleh 45 advokat yang mengucapkan sumpah, serta perwakilan dari 7 organisasi advokat.

Dalam sidang tersebut, para advokat mengucapkan sumpah jabatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai syarat untuk dapat menjalankan profesi advokat secara sah dan diakui negara. Bapak Sutaji dalam sambutannya berpesan agar para advokat yang baru disumpah menjunjung tinggi kode etik profesi, independensi, serta integritas dalam mendampingi masyarakat pencari keadilan.

Usai sidang terbuka, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi yang diikuti oleh advokat yang baru disumpah dengan empat materi utama:

  1. Pengenalan e-Court

Sosialisasi memperkenalkan layanan peradilan elektronik e-Court Mahkamah Agung RI, yang mencakup pendaftaran perkara secara daring (e-Filing), taksiran dan pembayaran panjar biaya elektronik (e-SKUM dan e-Payment), pemanggilan sidang secara elektronik, hingga persidangan secara elektronik (e-Litigation) untuk pengiriman dokumen replik, duplik, dan kesimpulan.

  1. Pengenalan e-Berpadu

Materi kedua membahas aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), yaitu sistem integrasi berkas perkara pidana antarpenegak hukum — Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan — dengan pengadilan. Aplikasi ini digunakan untuk pelimpahan berkas perkara, permohonan izin sita, izin geledah, hingga izin besuk tahanan secara elektronik, guna mempercepat proses administrasi perkara pidana.

  1. SEMA Nomor 2 Tahun 2026

Narasumber turut menjelaskan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ditetapkan Mahkamah Agung pada 10 Juni 2026. SEMA ini memberikan pedoman terkait tenggang waktu pengajuan kasasi perkara pidana serta mendorong kesiapan sarana dan prasarana persidangan elektronik di pengadilan tinggi, dengan pemberlakuan efektif mulai 1 Agustus 2026.

  1. Aplikasi Monika+

Sosialisasi ditutup dengan pengenalan aplikasi Monika+, sebuah inovasi digital yang memiliki fitur yang dapat digunakan oleh para advokat untuk memantau perkara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi NTB.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berharap para advokat yang baru disumpah maupun seluruh aparatur pengadilan semakin memahami perkembangan regulasi dan sistem peradilan elektronik terkini, guna mendukung terciptanya pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel.

RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

 

Mataram (26/08/2026). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Evaluasi Kinerja yang dipimpin oleh Bapak Sutaji, S.H., M.H. selaku Ketua, serta dihadiri oleh Wakil Ketua, para hakim tinggi, hakim ad hoc, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang berlangsung di ruang Command Center ini menjadi bagian dari upaya peningkatan disiplin, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.

Dalam sambutannya, Bapak Sutaji menekankan pentingnya seluruh aparatur memahami dan melaksanakan tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Tahun 2016 yang menjadi dasar tata kelola kinerja dan integritas di lingkungan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yaitu Perma Nomor 7, 8 dan 9. Bapak Sutaji menyampaikan banyak hal mulai dari kedisiplinan, kesesuaian antara proses kerja dengan hasil kerja, integritas dan kejujuran, serta bagaimana menyikapi dan menyelesaikan kendala – kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan. Kegiatan rapat evaluasi dilanjutkan dengan penyampaian realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, keramahan, dan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pencari keadilan.

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Sutaji kepada Saudara Erwin Wijaya, yang dinilai unggul berdasarkan kriteria penilaian oleh para tim penilai. Bapak Sutaji menyampaikan apresiasi dan berharap capaian ini dapat memotivasi seluruh petugas layanan lainnya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik.

Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan budaya kerja yang disiplin, terawasi dengan baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM TINGGI DAN PURNABAKTI KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 21 Agustus 2026 — Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar acara Pengantar Alih Tugas Hakim Tinggi serta Pengantar Purnabakti pada Jumat sore, 21 Agustus 2026.

Acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan, apresiasi, dan ungkapan kebersamaan kepada Ibu Siti Hamidah dan Bapak Akhmad Suhel, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mendapat amanah untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, serta Bapak Mas’ud dan Ibu Yuli Zaenah yang memasuki masa purnabakti.

Kegiatan dihadiri oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, serta kebersamaan.

Rangkaian acara diawali dengan penyampaian kesan dan pesan oleh para Hakim Tinggi yang akan melaksanakan alih tugas. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Siti Hamidah dan Bapak Akhmad Suhel menyampaikan berbagai pengalaman dan kenangan selama bertugas di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Keduanya mengungkapkan bahwa selama menjalankan tugas di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mereka merasakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, dan penuh kebersamaan. Hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan seluruh aparatur menjadi salah satu kenangan berharga yang akan selalu dikenang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan oleh Ibu Siti Hamidah dan Bapak Akhmad Suhel selama menjalankan tugas di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Mas’ud dan Ibu Yuli Zaenah atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan selama masa tugas hingga memasuki masa purnabakti. Masa purnabakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan untuk terus memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Suasana semakin hangat dan penuh keakraban ketika acara dilanjutkan dengan hiburan dan karaoke bersama. Kebersamaan seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menciptakan suasana penuh kegembiraan sekaligus menjadi momen untuk mengenang perjalanan dan kebersamaan selama bertugas.

Selanjutnya, dilakukan pemberian cendera mata sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan dari keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kepada para Hakim Tinggi yang melaksanakan alih tugas dan para pegawai yang memasuki masa purnabakti.

Keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik kepada Ibu Siti Hamidah dan Bapak Akhmad Suhel agar senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan dalam mengemban amanah di tempat tugas yang baru.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kenangan yang akan selalu terjaga dalam keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Acara Pengantar Alih Tugas dan Purnabakti ini tidak hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga menjadi wujud eratnya ikatan kekeluargaan, penghargaan terhadap pengabdian, serta semangat kebersamaan yang senantiasa tumbuh di lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI TINGGI NTB , KPT NTB TEKANKAN PENGUATAN INTEGRITAS DEMI WUJUDKAN WBBM 2026

Mataram, 21 Agustus 2026 — Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Sutaji, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan Hera Kartiningsih, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dengan khidmat dan penuh makna. Acara ini dihadiri oleh Para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, para Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Lombok, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran, sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam mengiringi pelaksanaan tugas dan pengabdian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang baru.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Sutaji, S.H., M.H., menyampaikan pentingnya penguatan integritas bagi seluruh hakim dan aparatur peradilan. Integritas merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga menekankan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh aparatur dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.

Penguatan integritas, profesionalisme, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan terus menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Setelah rangkaian prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan acara perkenalan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang baru kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar, sebagai awal pengabdian Ibu Hera Kartiningsih, S.H., M.H. dalam mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Dengan dilantiknya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang baru, diharapkan semakin memperkuat kepemimpinan, koordinasi, serta semangat seluruh aparatur dalam mewujudkan peradilan yang agung, modern, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

PENGADILAN TINGGI NTB GELAR UPACARA DAN SYUKURAN HUT KE-81 MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Mataram(19/8/2026)- Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dilanjutkan dengan acara syukuran bersama di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi NTB.

Upacara peringatan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Sutaji, S.H., M.H., sebagai Pembina Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan, para Hakim High/Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh pegawai dari Pengadilan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram. Dalam amanatnya, Ketua PT NTB membacakan pesan resmi Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang mengusung tema besar “Peradilan Luhur, Indonesia Makmur”. Amanat tersebut menekankan bahwa peradilan yang luhur yang memegang teguh integritas, menjaga profesionalitas, dan independensi merupakan prasyarat mutlak dalam menghadirkan kepastian hukum serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Lebih lanjut, ditegaskan pula komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat peradilan modern berbasis teknologi seperti e-Court dan e-Berpadu, penyempurnaan regulasi hukum, serta revitalisasi JDIH. Ketua MA melalui amanat yang dibacakan juga mengimbau seluruh aparatur peradilan untuk senantiasa menjaga integritas, menolak segala bentuk pelayanan transaksional, dan menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang mencederai marwah peradilan.  Usai pelaksanaan upacara bendera, rangkaian peringatan dilanjutkan dengan acara Syukuran HUT ke-81 Mahkamah Agung RI.

Acara syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Ketua PT NTB sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 81 tahun Mahkamah Agung mengawal penegakan hukum di Indonesia.  Suasana syukuran berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Kemeriahan makin terasa saat dilakukan penyerahan hadiah bagi para pemenang perlombaan dan pertandingan olahraga yang sebelumnya telah digelar dalam rangka menyambut HUT MA. Selain itu, panitia juga membagikan berbagai doorprize menarik hingga grandprize, yang diselingi dengan panggung hiburan bersama.

Melalui momen HUT ke-81 ini, seluruh warga Pengadilan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan badan peradilan yang agung, berintegritas, serta dipercaya oleh masyarakat.

KETUA PENGADILAN TINGGI NTB HADIRI UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI KANTOR GUBERNUR NTB

Mataram – Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang diselenggarakan di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (17/8/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Upacara berlangsung khidmat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, serta peserta upacara lainnya.Ketua Pengadilan Tinggi NTB hadir langsung di lokasi upacara dengan didampingi sang istri.

Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI ini berlangsung khidmat dan penuh rasa nasionalisme. Rangkaian kegiatan diisi dengan peniupan sirine detik-detik proklamasi, pembacaan naskah proklamasi, pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Paskibraka, serta doa bersama.

Kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi NTB beserta Forkopimda NTB dalam momentum peringatan bersejarah ini merupakan wujud sinergisitas dan soliditas antarinstansi di wilayah Nusa Tenggara Barat, sekaligus komitmen mendukung pembangunan daerah serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

PENGADILAN TINGGI NTB GELAR UPACARA BENDERA PERINGATAN HUT KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Mataram– Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin (17/8/2026). Upacara yang berlangsung khidmat tersebut digelar di halaman kantor PT NTB mulai pukul 07.00 WITA.

Pelaksanaan upacara dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi NTB, Gede Ariawan, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Pembina Upacara.

Jalannya upacara diikuti dengan penuh antusias dan khidmat oleh seluruh jajaran Pengadilan Tinggi NTB, mulai dari para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Panitera, Plt. Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, hingga seluruh pegawai PT NTB.

Pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan naskah Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, serta doa bersama menjadi rangkaian utama dalam upacara tersebut. Momentum Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat nasionalisme, integritas, dan pengabdian seluruh aparatur Pengadilan Tinggi NTB dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

SEMARAK HUT RI DAN MA KE-81: TIGA PENGADILAN TINGKAT BANDING SE- NTB KOLABORASI GELAR JALAN SEHAT BERSAMA

Mataram – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung RI ke-81 Tahun 2026, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat bersama Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Tinggi TUN Mataram menggelar kegiatan jalan sehat bersama pada Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini menjadi momentum istimewa karena dilaksanakan melalui kolaborasi lintas lingkungan peradilan bersama Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh keakraban ini diikuti langsung oleh seluruh pimpinan, hakim tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional, hingga jajaran pegawai dari ketiga badan peradilan tersebut. Sejak pagi hari, para peserta telah berkumpul di Pengadilan Tinggi NTB dengan antusias mengenakan pakaian olahraga untuk mengikuti rute jalan sehat yang telah ditentukan.

Jalan sehat bersama ini diselenggarakan tidak hanya untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan jasmani di tengah padatnya aktivitas pelayanan hukum, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh kebersamaan antarsesama warga peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Usai melintasi garis finis, suasana kebersamaan berlanjut pada acara panggung hiburan dan ramah tamah. Jajaran pimpinan dan pegawai tampak membaur menikmati kemeriahan acara, bernyanyi bersama, dan saling unjuk kebolehan di atas panggung hiburan.

Melalui kegiatan kolaboratif ini, diharapkan sinergi dan solidaritas antara tiga lingkungan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat semakin solid dalam mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung dan melayani masyarakat.

TINGKATKAN KEPATUHAN ADMINISTRASI PERKARA BANDING, KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI NTB LAKUKAN MONEV SEMA 02/2026 DAN SOSIALISASI SURAT PANITERA MA NOMOR 803/PAN/HK2/6/2026

Mataram – Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan SEMA Nomor 02 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 803/PAN/HK2/6/2026 tentang Dukungan Teknis dan Administrasi Pedoman Pengajuan Kasasi pada Kamis (13/8/2026). Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini diikuti oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Negeri (PN) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis PT NTB untuk memastikan keseragaman, ketertiban, dan kepatuhan administrasi penanganan berkas perkara pidana dan tipikor. Hal ini penting agar seluruh proses penanganan perkara di tingkat banding maupun kasasi berjalan tepat waktu dan transparan.

Dalam pemaparan laporan monitoring kepatuhan SEMA 02 Tahun 2026 oleh Panitera Pengadilan Tinggi NTB pada periode 5 hingga 12 Agustus 2026, tercatat dari total 23 perkara yang dievaluasi, tingkat kepatuhan total berada di angka 21,7 persen atau sebanyak 5 perkara yang telah sesuai. Sementara itu, sebanyak 18 perkara (78,3 persen) dicatat masih dalam status belum sesuai. Berdasarkan rincian per satuan kerja, PN Raba Bima mencatatkan 5 perkara sesuai dan 1 perkara tidak sesuai, sedangkan satker PN Mataram, PN Selong, PN Sumbawa, PN Dompu, dan PN Praya masih memiliki sejumlah catatan ketidaksesuaian administrasi.

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Pengadilan Tinggi NTB menekankan poin-poin krusial yang diatur dalam Surat Panitera MA RI Nomor 803/PAN/HK2/6/2026 guna mencegah hambatan administrasi di kemudian hari. Salah satu poin utama yang disosialisasikan adalah ketetapan bahwa Majelis Hakim Tinggi wajib membuat penetapan jadwal sidang pembacaan putusan paling lambat 3 hari sejak berkas diterima. Pemberitahuan resmi tersebut wajib disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum paling lambat 3 hari sebelum sidang digelar (H-3).

Selain itu, regulasi baru ini mewajibkan penggabungan dokumen-dokumen baru ke dalam berkas digital Bundel B (format PDF). Dokumen tersebut meliputi Surat Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan Pengadilan Tinggi, Tanda Terima Resmi pemberitahuan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa, serta Surat Penetapan Perubahan Tanggal Sidang jika terjadi penundaan.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh jajaran kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi NTB. Penerapan aturan dan tenggang waktu yang ketat ini bukan sekadar urusan formalitas administrasi, melainkan jaminan mutlak bagi penegakan kepastian hukum serta komitmen nyata dalam menjaga integritas dan transparansi demi terwujudnya badan peradilan yang bersih dan berwibawa.

KETUA PENGADILAN TINGGI NTB LANTIK WAHYUPI, S.H., M.H. SEBAGAI HAKIM AD HOC TIPIKOR TINGKAT BANDING

 

Mataram — Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat resmi melantik dan mengambil sumpah Bapak Wahyupi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Banding. Pelantikan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026, di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi NTB. Kegiatan ini dihadiri dan disaksikan oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Panitera, Plt. Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi NTB.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Sutaji, S.H., M.H. Dalam sambutannya, menegaskan bahwa keberadaan hakim ad hoc tipikor memiliki peran strategis dalam mempercepat dan memperkuat proses penanganan perkara korupsi di tingkat banding. Ia berharap hakim yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan integritas tinggi, independen, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi NTB dalam memperkuat penanganan perkara korupsi di tingkat banding, sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

1 2 3 ... 97
Website ramah disabilitas