Mataram,(25/10), Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ,Bapak Nyoman Gede Wirya,S.H.,M.H menghadiri undangan Pembukaan Pameran Pelayanan Publik dalam rangka memperinagti Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021 pada Hari ini Senin, (25/10) Bertempat di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini sebagai momentum untuk menujukan eksistensi Kemenkumham NTB dalam pemberian pelayanan publik di tengah Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Bapak Haris Sukamto, A.K.S., SH., MH. berharap kegiatan hari ini dapat menambah semangat para pelaku UMKM untuk bisa menyebarluaskan produknya di tengah masyarakat.

Hadir dalam Pameran Pelayanan Publik, Drs H.L. Gita Ariadi M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga turut membuka acara secara resmi. .

Lebih lanjut Lalu Gita berharap Perseroan Perorangan ini dapat difasilitasi dengan baik, “Semoga kebijakan ini bisa difasilitasi dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat yang terdampak pandemi bisa memiliki legalitas untuk usahanya dan setelah legal mampu mengakses perbankan dan bisa mengelola usahanya dengan baik,” imbuhnya.

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang Hakim Agung pada Selasa pagi (19/10) di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung. Dengan dilantiknya tujuh orang Hakim Agung tersebut, kini jumlah Hakim Agung di Republik Indonesia berjumlah 51 orang, sementara Hakim Adhoc berjumlah 11 orang terdiri atas 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan 8 orang Hakim Ad Hoc PHI.

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang Hakim Agung pada Selasa pagi (19/10) di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung. Dengan dilantiknya tujuh orang Hakim Agung tersebut, kini jumlah Hakim Agung di Republik Indonesia berjumlah 51 orang, sementara Hakim Adhoc berjumlah 11 orang terdiri atas 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan 8 orang Hakim Ad Hoc PHI.

Tujuh Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Mataram,(12/10), Kegiatan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat resmi ditutup pada hari selasa, 12 Oktober 2021 Pukul 19.30 Wita bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Bimbingan Teknis asesor ini dilaksanakan selama dua hari, yang diikuti oleh 22 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Acara Penutupan dimulai dengan pembacaan Doa, menyanyikan lagu Bagimu negeri, kemudian Sambutan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi NTB Bapak Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H.

Acara dilanjutkan dengan Penyerahan Souvenir/Hadiah bagi Hakim Tinggi dengan nilai terbaik dalam post test Bimtek dan penyerahan sertifakat untuk seluruh peserta Bimbingan Teknis oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Acara kemudian diakhiri dengan doa dan ucapan Terimakasih oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB

Mataram,(12/10), Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Pada Selasa 12 Oktober 2021, dengan Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di Aula Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat .

Sebanyak 45 Pengacara Muda dari Perhimpunan Advokat Indonesia diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H . Acara dimulai Pukul 14.00 Wita yang dihadiri oleh Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Khusus Tipikor, karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Keluarga maupun kerabat dari Advokat yang diambil Sumpah.
Kegiatan ini berlangsung lancar dan khidmat serta tetap dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Mataram, 11 Oktober 2021. Bimbingan Teknis Asesor Akrediatsi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Hari Senin, 11 Oktober 2021 pukul 14.00 Wita oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai Narasumber pada Bimbingan Teknis Asesor ini yaitu dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum yakni Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. didampingi oleh Chandra, S.H., Achmad Basyari, S.E., dan Oktaviandi Wahyu Nugroho,S.T.

Kegiatan ini akan dilangsungkan selama 3 hari , Mulai hari ini Senin, 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Rabu 13 Oktober 2021. Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk memberi pengetahuan dan bekal kepada Hakim Tinggi Pengawas daerah agar lebih memahami terkait hal-hal apa saja yang harus di lakukan dan diperiksa saat melakukan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 11 Oktober 2021. Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan NTB ,Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat didampingi Wakil Ketua , Panitera, Sekretaris , dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Sub Bagian Keuangan mengikuti kegiatan launching Aplikasi e-Bima (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan secara daring dari Hotel Holiday Inn, Jakarta.Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H., meluncurkan secara resmi aplikasi E-BIMA V.1.0 (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) .

E-BIMA merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time.

Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

1. Mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko-risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan;
2. Menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan perubahan Pagu Anggaran;
3. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis reward and punishment.