Last Updated on November 11, 2026 by Ali Usman
Mataram – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana secara hybrid (luring dan daring) pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini digelar dalam rangka optimalisasi pelaksanaan persidangan banding perkara pidana secara elektronik guna mempercepat penyelesaian perkara di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat. Rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Pengadilan Tinggi NTB, Jalan Majapahit No. 46, Mataram, ini melibatkan unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di wilayah NTB, baik yang hadir secara langsung maupun terhubung melalui Zoom Meeting.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Sutaji, S.H., M.H., Memasuki sesi penyampaian materi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Ari Widodo, S.H., M.H., memaparkan substansi terkait SEMA Nomor 02 Tahun 2026 serta ketentuan Pasal 298 dan Pasal 300 KUHAP Baru Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 . Selanjutnya, Panitera Pengadilan Tinggi NTB menyampaikan arahan teknis mengenai implementasi Surat Panitera Nomor 803 Tahun 2026 terutama terkait pemberitahuan jadwal sidang banding perkara pidana secara elektronik. Sesi materi juga dilengkapi pemaparan mengenai pemanfaatan aplikasi Monika+ terkait pengelolaan Bundel A dan Bundel B perkara banding.Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif antarpeserta dan narasumber sebelum ditutup secara resmi. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH) dan satuan kerja peradilan semakin solid sehingga proses persidangan elektronik dan penyelesaian perkara pidana banding di Nusa Tenggara Barat dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan akuntabel.

