Mataram, 5 Mei 2016
Komisi III DPR RI, dipimpin oleh H. Bambang Soesatyo, SE., MBA, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lembaga bidang hukum, HAM dan Keamanan di Kota Seribu Masjid, Lombok,Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2-3 Mei 2016 yang dipusatkan di kantor Kepolisian Daerah Mataram.
Dalam kesempatan ini, Komisi III DPR RI ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing Ketua terkait anggaran, sarana dan prasarana, pengawasan, perkara yang ditangani, berbagai macam kendala yang dihadapi dan lain sebagainya.
Oleh para Ketua dan Kepala lembaga di NTB, selain menjawab pertanyaan dari pimpinan dan anggota komisi III yang datang, kunker ini juga dijadikan ajang curhat.
Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Amiryat, SH., MH mengatakan bahwa terkait perkara, sesuai arahan dari pimpinan Mahkamah Agung, kini seluruh pengadilan termasuk pengadilan yang ada di NTB semua sudah masuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis internet, mulai dari pendaftaran perkara hingga selesai, sehingga memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat. “Meski belum maksimal, saya pastikan bahwa ini berjalan baik”.
Terkait kendala, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram seirama dengan Ketua Pengadilan TUN Mataram yang mengatakan rumah dinas hakim masih sangat jauh dari kata layak, baik dari segi jumlah maupun kenyamanan. “Rumah dinas kami di perkampungan, di mana sapi bebas berkelana dan meninggalkan kotoran di mana-mana, belum lagi beberapa hakim yang mengontrak karena tidak mendapatkan rumah dinas”. Kata Ibu Elvita Mawulan Akyati, SH., MH, Ketua PTUN Mataram yang sebelum nya bertugas di PTUN Semarang.
Dalam kunker ini RUU Hakim sebagai Pejabat Negara juga dibahas. Para hakim merasa hak-hak konstitusional hakim belum benar-benar terpenuhi,seperti misalnya protokoler, jaminan kesehatan, transportasi, tempat tinggal dan yang lainnya. “Untuk itu, kami berharap UU ini benar2 diprioritaskan,agar independensi hakim bisa maksimal dalam melaksanakan kinerjanya” harap salah seorang hakim TUN Mataram.
Menanggapi hal terakhir, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa RUU Hakim sebagai Pejabat Negara memang murni inisiatif komisi III DPR RI, “hingga kini kami tetap memperjuangkannya.” Katanya.
Hadir dalam kunker ini lembaga bidang Hukum, HAM dan keamanan yang ada di NTB, antara lain, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Nasional, Kementrian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Tinggi Mataram.
