Jakarta-Humas, Jum’at, 23 Juli 2020. Berdasarkan Pengumuman dari Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi dengan Nomor : 48/TuakaBin/VII/2020. Tanggal 22 Juli 2020. Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengisian Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Pengumuman dan Lampirannya, sebagai berikut :

Jakarta-Humas : Rabu, 22 Juli 2020. Berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Nomor: B-461/Bua.3/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, perihal: Penilaian Data KPA dan Bendahara

Yang ditujukan Kepada Yth: 1. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding, 2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti permintaan data Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara oleh Kementerian Keuangan RI untuk mempersiapkan perubahan rekening dari Giro menjadi Virtual pada rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01 seluruh Satuan Kerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dengan ini diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara untuk segera mengirim data sesuai format terlampir paling lambat hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 melalui alamat link bit.ly/Biodata_KPA_Bendahara_DIPA01.   (enk/rs).

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:

Jakarta-Humas, Dalam Rangka Kelancaran dan tertib Administrasi pembayaran serta pertanggungjawaban biaya mutasi pejabat struktural kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya . yang ditujukan kepada YTH Ketua Pengadilan tingkat banding, ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh indonesia , maka dengan ini kami sampaikan suratnya sebagai berikut.

Jakarta-Humas : Selasa, 21 Juli 2020. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1163/SEK/KU.01/7/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal: Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  (IKPA) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Triwulan III dan IV Tahun 2020 Pada Aplikasi M-SPAN.

Yang ditujukan Kepada Yth: 1.Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI. 2.Para Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung, 3. Para Sekretaris Badan pada Mahkamah Agung, 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN.  (enk/rs).

Maka untuk lebih jelasnya berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung RI:

Jakarta-Humas : Selasa, 21 Juli 2020. Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Nomor: 60/Bua.2/KP.04.1/7/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal: Status Pendaftaran Calon Peserta Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2020.

Yang ditujukan Kepada Yth: 1.Para Sekretaris pada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, 2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor 51/Bua.2/Kp.4.1/7/2020 tanggal 7 Juli 2020 hal Pendaftaran Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2020, dengan ini kami sampaikan status pendaftaran Calon Peserta Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) yang telah divalidasi namun belum terdaftar, pada aplikasi https://sikep.mahkamahagung.go.id/. Untuk daftar nama sebagaimana terlampir agar dapat menindaklanjuti status tersebut sampai tertulis “Terdaftar”. Jika calon peserta belum dengan status “terdaftar” sampai dengan batas waktu pendaftaran, maka tidak dapat mengikuti Ujian Dinas Elektronik (e-Exam).  (enk/rs).

Untuk lebih jelasnya berikut surat dan lampirannya:

Jakarta-Humas, Kamis, 16 Juli 2020. Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor : 319/BUA.4/PL.07/07/2020. Tanggal 16 Juli 2020. Tentang Petunjuk Teknis Persiapan Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2022.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 4. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 5. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam Selaku Wilayah DIPA 01. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

Jakarta-Humas : Kamis, 16 Juli 2020. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, nomor: 1080/SEK/KP.06/7/2020 tanggal 13 Juli 2020, perihal : Publikasi Pegawai Teknis Maupun Non Teknis Yang Akan Memasuki Usia Pensiun Pada Menu Monitoring Pensiun Sikep Mahkamah Agung RI.

Yang ditujukan Kepada Yth: 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1119/SEK/KP.06/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 hal Tata Cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun BKN dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil bahwa untuk usul pertimbangan teknis (pertek) pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan Atas Permintaan Sendiri (APS) minimal 15 bulan sebelum TMT BUP maupun TMT APS sudah diajukan ke BKN/KANREG. Dengan ini disampaikan bahwa data pegawai teknis maupun non teknis 2 tahun sebelum memasuki batas usia pensiun akan dipublish pada Menu Monitoring Pensiun SIKEP Mahkamah Agung RI pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahunnya. (enk/rs).

Untuk lebih jelasnya berikut surat dan lampirannya:

Jakarta-Humas : Rabu, 15 Juli 2020. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, nomor: 1111/SEK/KU.02/7/2020 tanggal 13 Juli 2020, perihal : Instruksi

Yang ditujukan Kepada Yth: 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 hal penetapan aturan yang menjadi acuan/pedoman satuan kerja dalam melaksanakan dan melaporkan pemantauan tingkat lanjut hasil pengawasan secara formal. (enk/rs).

Untuk lebih jelasnya berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung