Jakarta-Humas : Senin, 09 Maret 2020. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 397/SEK/KP.04.6/3/2020 Tertanggal 04 Maret 2020 tentang Permintaan Data Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth: 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 2. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. 3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Berikut disampaikan Surat dan Lampirannya :

Jakarta – Humas : Berdasarkan surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Selaku Ketua Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung dengan Nomor : 26/TuakaBIN/III/2020 hal Pembinaan Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi.

Untuk memenuhi ketentuan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung kembali akan mengadakan pembinaan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi.(humas)

Untuk Informasi selengkapnya, dapat dilihat pada lampiran berikut ini :

Jakarta-Humas : Senin 2 Maret 2020. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2020, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id.

Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama, pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020. Nomor : 01/Pansel/Japati/2/2020.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2020, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/ Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit TNI yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020. 1. Format Surat Lamaran, 2. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, 3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang. (ds/ah).

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti rapat koordinasi antara Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan  Pemeriksa  Keuangan  tanggal  18  Februari 2020 terkait  dengan temuan BPK  atas  pelaksanaan perjanjian   kerjasama  antara  pengadilan dengan Bank Tabungan Negara,   bersama  ini  Mahkamah   Agung   akan  mengadakan  rapat tindak  lanjut   temuan BPK   tersebut  yang  diikuti  oleh  Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan,  pada Rabu-Kamis tanggal 26-27 Februari 2020 di hotel Redtop Pecenongan Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2020 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasil Laboratorium
6. Berwibawa, cakap, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
7. Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan
8. Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
10. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik
11. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc
12. Bersedia ditempatkan di Pengadilan Perikanan seluruh wilayah Indonesia
13. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
14. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh panitia.

Untuk syarat administrasi dan ketentuan lain silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Sehubungan dengan pemenuhan amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil negara terkait pengembangan kompotensi Aparatur Sipil Negara, Maka pada Tahun angggran 2020 ini telah teralokasi anggran untuk peningkatan kompotensi Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari anggran pendapatan Belanja Negara Tahun anggran 2020 melalui Rencana kerja Anggran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2020 pada pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh indonesia. Yang ditujukan kepada YTH Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh indonesia. Maka Kami Lampirkan Suratnya sebagai berikut .

Jakarta – Humas, Senin 10 Februari 2020. Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. Nomor : 51 /Bua.1/OT.01.1/02/2020. Tentang Pengisian Monitoring Rencana Kerja Anggaran BA BUN TA 2019. Tertanggal 10 Februari 2020. Yang di tujukan Kepada Yth. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia. (ds/rs)

Untuk informasi selengkapnya silakan klik tautan dibawah ini :