Mataram(23/06/2025) Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. Hery Supriyono, S.H.,M.Hum. melantik Ibu Dr. Suprapti, S.H.,M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB pada hari Senin, 23 Juni 2025 di Aula Pengadilan Tinggi NTB. Acara Pelantikan dihadiri oleh Para Hakim Tinggi , Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi NTB. Turut hadir dalam acara pelantikan , Para Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Lombok dan Ketua Dharmayukti Karini Provinsi NTB beserta beberapa pengurusnya.

Setelah dilantik , Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB mengucap Sumpah Jabatan yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB. Kemudian Ibu Dr. Suprapti, S.H.,M.H. mengucapkan Pakta Integritas dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan disaksikan oleh seluruh tamu yang datang.

Ibu Dr. Suprapti, S.H.,M.H. sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB menggantikan Bapak Dr. Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum. yang mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(19/06/2025) Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. Hery Supriyono, S.H.,M.Hum., menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTB Tahun 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, pada Kamis (19/6) tersebut mengusung tema “Peran Pengemban Fungsi Hukum Polri dalam Reformasi Hukum sebagai Pilar Asta Cita Menuju Indonesia Emas”.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Brigjen Hari Nugroho selaku Wakil Kepala Polda (Wakapolda) NTB dan dihadiri oleh jajaran Kepolisian Daerah NTB. Ketua Pengadilan Tinggi NTB menyampaikan materi tentang Penyelesaian Perkara Pidana melalui Aplikasi e-Berpadu, elektronik Berkas Pidan Terpadu.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif dan pemberian apresiasi kepada para narasumber dan mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga sinergitas dengan instansi lain.

Sumbawa(12/6/2025) Pengadilan Tinggi NTB mendukung penuh kebijakan Pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Sains, dan Teknologi, salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam bidang pengajaran pendidikan dan kemahiran hukum, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pada kamis, 12 Juni 2025, Pengadilan Tinggi NTB melakukan penandatanagan MoU dengan Universitas Teknologi Sumbawa yang dilaksanakan di Gedung Sumbawa Techno Park . Ketua Pengadilan Tinggi NTB bersama Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa menandatangani perjanjian kerjasama yang dihadiri oleh para mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Teknologi Sumbawa.
Dari Mou Ini nantinya salah satu tujuannya agar mahasiswa fakultas hukum Universitas Teknologi Sumbawa dapat melakukan Praktek Kerja Lapangan atau Magang dan penelitian di seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB.
Setelah penandatanganan MoU, Ketua Pengadilan Tinggi NTB menyampaikan kuliah umum berkaitan dengan Implementasi Perma 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Sumbawa(11/6/2025). Ketua Pengadilan Tinggi NTB didampingi Panitera, Sekretaris dan Tim Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi NTB melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Asesmen Ampuh ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB, pada Rabu 11 Juni 2025. Ketua Pengadilan Tinggi NTB beserta tim tiba di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pukul 16.00 Wita dan disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar beserta jajarannya. Kemudian Rombongan berkeliling gedung Pengadilan Negeri untuk meninjau langsung setiap ruangan dan menyapa para pegawai Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang ditemui.
Tepat Pukul 16.30 Wita Ketua Pengadilan Tinggi NTB Bapak Dr. Hery Supriyono, S.H.,M.Hum. membuka kegiatan Pembinaan dan memberikan Pembinaan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan diawali Sambutan oleh Ketua Pengadilan Sumbawa Besar yang memaparkan kondisi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar secara singkat . Ketua Pengadilan Tinggi NTB, memberikan Pembinaan kepada Hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Mataram berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan, perkara praperadilan, penguatan integritas dan peningkatan kinerja Hakim dan ASN.
Kemudian dilanjutkan dengan Pembinaan oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi NTB terkait penyelesaian perkara dan administrasi umum. Seusai Pembinaan pada Pukul 19.30 Wita dilakukan Pembukaan Pengawasan dan Asesmen Ampuh oleh Ketua Tim Asesor Bapak I Gde Ginarsa, S.H dan Acara ditutup dengan foto bersama di aula Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(11/6/2025) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.H. memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Monev Tindak Lanjut Temuan Bawas dan Asesmen Ampuh Ditjen Badilum di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi NTB pada Rabu pagi, 11 Juni 2025.
Rapat diikuti oleh para Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Tim IT Pengadilan Tinggi NTB. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB menyampaikan kepada para Hakim Tinggi agar melaksanakan Pengawasan Bidang maupun daerah dengan berpedoman pada pedoman Pengawasan yang telah diberlakukan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi NTB. Lebih lanjut Bapak Wakil menngingatkan kepada Tim Ampuh Pengadilan Tinggi NTB untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaaan Bawas dan LHA Ampuh Ditjen Badilum pada Pengadilan Tinggi NTB.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(10/6/2025) Pengadilan Tinggi NTB melakukan Sosialisasi tentang Pengaburan/ Anonimisasi sebagian informasi pada perkara berdasarkan SK KMA 2-144 tahun 2022 dan tentang Restoratif Justice secara daring kepada Para Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr Hery Supryono, S.H.,M.Hum. secara daring melalui zoom dan diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri di wilayah NTB. Ketua Pengadilan Tinggi NTB membuka dengan menyampaikan Dasar Anonimisasi putusan pada SK KMA 2-144 tahun 2022 dan Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kemudian dilanjutkan sosialisasi oleh Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi NTB yang memaparkan terkait Pengaburan/ Anonimisasi sebagian informasi pada perkara berdasarkan SK KMA 2-144 tahun 2022 pada perkara pidana maupun pidana.

Dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Bapak Dr. I Ketut Sudira, S,H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi NTB yang menjelaskan tentang Implementasi Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mataram(18/06/2025)Bank Mandiri Area Mataram mengadakan Sosialisasi tentang Literasi Keuangan kepada Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi NTB bertempat di Aula Pengadilan Tinggi NTB pada Rabu, 18 Juni 2025.

Sosialisasi dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan diikuti oleh Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi NTB.
Literasi Keuangan yang disampaikan oleh Narasumber terkait Investasi dan Manajemen Keuangan dan Pengenalan Produk-produk dari Bank Mandiri. Diharapkan dengan adanya Sosialisasi ini para Pegawai Pengadilan Tinggi NTB lebih memahami tentang pengelolaan keuangan yang baik. Tujuannya adalah agar para pegawai mampu membuat keputusan keuangan yang cerdas, menghindari masalah keuangan, dan mencapai kesejahteraan finansial.

Mataram(17/06/2025)Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Dr. Hery Supriyono, S.H.,M.Hum. memimpin acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat Wilayah Nusa Tenggara Barat di Aula Utama Pengadilan Tinggi NTB pada Selasa, 17 Juni 2025.
Sebanyak lebih dari 50an Advokat diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi NTB. Selesai penyumpahan Para Advokat mengikuti Pembekalan dan Sosialisasi terkait peradilan modern secara elektronik melalui e-Court dan e-Berpadu yang disampaikan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB di ruang command center Pengadilan Tinggi NTB.
Ketua Pengadilan Tinggi NTB juga menyampaikan pembekalan terkait profesionalisme dan Integritas Advokat dalam menjalani tugas sebagai advokat. Beliau juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung yang terbaru terkait persidangan secara elektronik.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(8/6/2025) Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 H Tahun 2025, Pengadilan Tinggi NTB melaksanakan Pemotongan Hewan Qurban pada Minggu pagi, 8 Juni 2025. Sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang merupakan Hewan Qurban dari Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi NTB di tahun ini.

Warga Pengadilan Tinggi NTB secara gotong royong, bersama-sama melakukan pemotongan hewan qurban tahun ini di Pengadilan Tinggi NTB kemudian membagikan daging qurban ke warga Pengadilan Tinggi NTB , warga sekitar dan masyarakat yang berhak .
Ketua Pengadilan Tinggi NTB berharap , pelaksanaan Qurban dilaksanakan rutin setiap tahun di perayaan Idul Adha dan tahun depan semakin banyak warga pengadilan Tinggi NTB yang mau untuk berqurban.

Qurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, khususnya pada hari raya Idul Adha.

#MahkamahAgungRI
#Dirjenbadilum
#Pengadilantinggi_ntb
#PTNTB_AMANAH
#BerAkhlak
#BanggaMelayaniBangsa

Mataram(2/6/2025) Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan Para Hakim Tinggi serta Hakim Ad Hoc selaku Assesor mengikuti Sosialisasi Anonimisasi/pengaburan sebagian informasi pada perkara berdasarkan SK KMA 2-144 Tahun 20222 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada hari Senin 2 Juni 2025.

SK KMA 2-144 Tahun 2022 menjelaskan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan , salah satunya pengaburan/anonimisasi sebagian informasi pada putusan. Klasifikasi Perkara Pidana yang putusannya wajib di anonimisasi yaitu : Kejahatan terhadap Kesusilaan, KDRT, Kesusilaan, Perlindungan Anak, Terorisme, dan Perkara Anak. Dan untuk Perkara Perdata antara lain : Perkara Perkawinan, Perceraian, Warisan, Harta Bersama, Hak Asuh Anak, dan Pengangkatan Anak.

Sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan akan dilaksanakannya asesmen AMPUH oleh Asesor Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.