Sehubungan dengan adanya beberapa kali teguran yang diberikan oleh Bagian Remunerasi Biro Keuangan MA-RI kepada koordinator wilayah Pengadilan Tinggi Mataram menyangkut keterlambatan dan permasalahan pengajuan Tunjangan Kinerja di wilayah Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri dibawahnya, dengan ini ditekankan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan Tunjangan Kinerja melalui aplikasi KOMDANAS agar dikunci lengkap dengan scan dokumennya paling lambat dilakukan tanggal 5 pada setiap bulannya, apabila tanggal 5 jatuh dihari libur maka penguncian dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Hal ini guna mempermudah dan mempercepat proses verifikasi di tingkat banding.
2. Untuk Hardcopy Pengajuan Tunjangan Kinerja agar segera dikirimkan langsung ke Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Mataram paling lambat tanggal 7 setiap bulannya, bila jatuh di hari libur agar dikirimkan hari kerja sebelumnya. Karena pengiriman dari tingkat banding ke Bagian Remunerasi dilakukan paling lambat tanggal 10, dan membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan kembali dan rekapitulasi.
3. Sebelum melakukan penguncian Pengajuan Tunjangan Kinerja agar Operator Satuan Kerja memastikan kembali :

Ø Apakah perubahan data pegawai, baik itu mutasi masuk maupun mutasi kelur, serta perubahan pangkat dan jabatan yang terjadi (bila ada) telah diinput dalam aplikasi KOMDANAS Bagian Kepegawaian;

Ø Apakah Bagian Kepegawaian telah selesai melakukan pengisian absensi secara penuh (100%);

Ø Apakah Referensi Penandatangan, Nama dan Nomor Rekening Bank tujuan, serta nomor NPWP Bendahara Pengeluaran telah benar;

Ø Apakah Backup aplikasi GPP yang telah me-load master Gaji Induk bulan Pengajuan telah dimasukkan ke aplikasi KOMDANAS, untuk keperluan perhitungan Pajak Progresif;

Ø Serta lakukan pengecekan kembali dengan mendownload  draf remunerasi, apakah jumlah pegawai, grade, besarnya nilai tunjangan, nilai potongan, dan nilai pajak telah benar.

4. Apabila ada Mutasi Pegawai masuk/keluar, satuan kerja yang mengajukan adalah satuan kerja dimana pegawai aktif pada hari kerja pertama bulan pengajuan (agar berkoordinasi dengan satker lama/baru agar menghindari pengajuan double);
5. Jabatan yang dijadikan dasar pembayaran Tunjangan Kinerja adalah jabatan per hari kerja pertama di bulan pengajuan;
6. Untuk pengajuan kekurangan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang mendapatkan kenaikan grade akibat adanya kenaikan pangkat akan diatur kemudian dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui pengumuman di aplikasi KOMDANAS;
7. Apabila Operator Satker mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan agar segera berkoordinasi dengan  Verifikator tingkat banding.

Hal-hal ini agar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan dalam pengajuan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2015 dan bulan-bulan berikutnya. Terima Kasih.

Pesyaratan Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat dan

Usul Penetapan KARPEG/KARIS/KARSU/PENSIUN PNS

Informasi selanjutnya download link berikut :

Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat

Usul Penetapan KARPEG/KARIS/KARSU/PENSIUN PNS

SELEKSI HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP VI TAHUN 2014

Berdasarkan Surat dari Ketua Muda Kamar Pidana Selaku Ketua Panitia Nomor : 16/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Adapun surat tersebut mengenai Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap VI Tahun 2014, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (daftar nama terlampir).

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.

Surat dan Lampirannya

Link : Pengumuman CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Mataram – IT. Berikut kami sampaikan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Cuti Setelah Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H.

Berikut Surat Edarannya.

Kelompok Kerja (POKJA) Peradilan Umum dan TUN III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Korwil Peradilan Provinsi Nusa Tenggara Barat  pada Pengadilan Tinggi Mataram Tahun Anggaran 2014, akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai berikut:

Berdasarkan Pemberitahuan dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Sekretaris Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Adapun pemberitahuan tersebut mengenai Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan pemberitahuannya perihal tersebut diatas. (IS/IT)

Mataram – IT. Berikut kami sampaikan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketepatan Waktu Pengiriman Permohonan Perpanjangan Penahanan dan Berkas Perkara Pidana Banding.

Berikut Surat Edarannya.

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 524-1/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 30 Desember 2013. Adapun surat tersebut mengenai Penyampaian Daftar Nama Calon Pegawai yang Dinyatakan Lulus Ujian Seleksi Tahun Anggaran 2013 Wilayah Mataram.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya beserta lampirannya perihal tersebut diatas. (IS/IT)